Suara Komunitas
Saatnya warga bersuara, tidak hanya disuarakan

Dishutbun Luwu Dinilai Tidak Konsisten Menjaga Kawasan Hutan Berita

Laporan: Hajar Alfarisy

PALOPON (SK)_Maraknya perusakan hutan di Kabupaten Luwu yang diberitakan banyak media akhir-akhir ini membuat Perkumpulan Wallacea melakukan investigasi lapangan untuk mencari informasi dan data atas kasus yang terjadi di daerah tersebut, termasuk kasus perambahan hutan Mappetajang Kecamatan Bastem, selain itu Wallacea melakukan investigasi Tambang Emas PT Masmindo dwi Area Kecamatan Latimojong.

Menurut Hamsaluddin Koordinator Divisi Pembaruan Agraria Perkumpulan Wallacea, sebenarnya semua persoalan di Kabupaten Luwu tersebut diakibatkan karena Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Luwu tidak konsisten dalam menjaga wilayah kawasan hutannya seperti perambahan hutan di wilayah Mappetajang Kecamatan Bastem. ''Saat ini, berdasarkan data yang ada, awalnya wilayah tersebut telah dikelola PT Panply sejak tahun 2012, dan telah mendapat izin pemanfaatan kayu dalam skema Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik (IPKTM), padahal wilayah tersebut masuk dalam kawasan hutan produksi yang tidak bisa dikelola dengan menggunakan Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik,'' katanya.

Sementara, untuk PT Masmindo Dwi Area, berdasarkan Peta Dinas Pertambangan dan Energi, Peta Hasil Pelaksanaan Review RTRW Provinsi dan Kabupaten Luwu berdasarkan perubahan fungsi dan status Kawasan Hutan 2010, Lokasi Base Camp PT Masmindo Dwi Area masuk ke dalam Kawasan Hutan Lindung.

“Krisis kerusakan lingkungan di Kabupaten Luwu seperti maraknya perambahan hutan disebabkan karena Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu tidak konsisten dalam menjaga kawasan hutan, sehingga ke depan Pemkab dalam hal ini Dishutbun harus bekerja maksimal untuk menjaga wilayah kawasan hutan melakukan sosialisasi Kawasan Hutan ke masyarakat serta melakukan evaluasi Kawasan Hutan di Kabupaten Luwu. Hal ini penting karena banyak kawasan hutan yang di klaim sebagai wilayah adat, secara eksisting berupa kampung, kebun atau wilayah kelola rakyat lainnya,” tutup Hamsaluddin. (*)

 

Komentar (0)

Belum ada komentar pada tulisan ini. Silakan jadi komentator pertama dengan mengisikan formulir disamping
Page generated in 0.08942 seconds.