Suara Komunitas
Saatnya warga bersuara, tidak hanya disuarakan

Keistimewaan Yogyakarta Tetap dalam Kerangka UU Desa Berita

Suasana forum Sarasehan UU Desa dalam Kerangka Keistimewaan YogyakartaYogyakarta, (SK) - Tahun ini, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mulai diimplementasikan. Desa di seluruh wilayah Republik Indonesia pun mulai mempersiapkan diri. Tak terkecuali di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Namun belakangan, salah satu upaya implementasi UU Desa terkait tanah kas desa sedikit terganjal. Tidak seperti di daerah lain, di Yogyakarta, para perangkat desa menolak inventarisasi tanah kas desa jika harus mengacu pada UU Desa. Lantaran UU Desa tidak menjamin tanah kas desa yang selama ini digunakan sebagai tanah lungguh bisa dimanfaatkan oleh kepala desa atau perangkat sebagai sumber penghasilan sah.

Pasal 76 ayat 4 UU Desa menyebutkan, bahwa kekayaan milik desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama pemerintah desa.

Dalam audiensi dengan DPRD Provinsi Yogyakarta Desember lalu, Ketua Paguyuban Dukuh Semar Sembogo, Sukiman Hadiwijoyo mengatakan, jika tanah kas desa diambilalih, maka ia akan kehilangan sumber penghasilan. Untuk itu ia meminta agar tanah lungguh diatur khusus dalam perda istimewa pertanahan di bawah payung UU Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY.

“Kami meminta jaminan tanah lungguh ini diatur tersendiri dalam Perdais,” ungkapnya.

Di kesempatan lain, Ketua Paguyuban Dukuh (Pandu) Bantul, Sulistyo Nugroho Atmaja mengatakan, bahwa pengaturan tanah kas desa tak perlu mengikuti UU Desa.

“Tanah kas desa di Bantul seharusnya disertifikasi atas nama Sultan,” tegas Sulistyo, “tanah NKRI itu tanah yang mana? Dilihat dari pembentukan DIY, maka jelas kalau tanah kas desa di daerah ini adalah pemeberian Keraton. Jadi tidak bisa tunduk pada UU Desa.”

Tahun lalu, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X mengeluarkan Pergub Nomor 39 tahun 2014 yang memerintahkan desa untuk menyertifikatkan tanah anggaduh atas nama desa. Namun, begitu UU Desa diberlakukan tahun ini, Sri Sultan mengeluarkan Pergub Nomor 112 tahun 2014 yang berbunyi sebaliknya, bahwa sertifikasi tanah kas desa harus atas nama Kasultanan dan Kadipaten.

Keistimewaan tak boleh melanggar asas keadilan

Anggota DPR-RI, Budiman Sudjatmiko, usai acara Sarasehan UU Desa dalam Kerangka Keistimewaan Yogyakarta di Kepatihan Yogyakarta, Sabtu (31/1/2015) mengatakan, bahwa dalam Undang-Undang Desa, tanah kas desa adalah milik desa, meskipun tidak diatur secara khusus.

“Di DIY, desa terikat pada dua undang-undang (UU Keistimewaan dan UU Desa-red), karenanya pihak Kesultanan maupun pihak Desa harus berbicara bagaimana pemanfaatan tanah kas desa. Tidak berarti, misalnya, Sultan bisa menjualnya. Bukan begitu,” jelasnya.

Mengenai jaminan pemanfaatan tanah oleh desa, Ketua Pansus UU Desa ini menambahkan, bahwa pengelolaan tanah kas desa harus mengacu pada prinsip keadilan.

“Pihak Kesultanan, di dalam menerjemahkan Keistimewaan tidak boleh melanggar asas-asas keadilan. Masyarakat bisa bernegosiasi dengan Sultan terkait pengelolaan tanah desa. Sultan Ground bukan harga mati, dalam arti bahwa dia hanya menempatkan posisi Kesultanan sebagai partner (negosiasi) komunitas desa,” pungkasnya.

Soal Pergub DIY 112/2014, Budiman menilai perlu ada penyesuaian dengan UU Desa.

Komentar (0)

Belum ada komentar pada tulisan ini. Silakan jadi komentator pertama dengan mengisikan formulir disamping
Page generated in 0.08951 seconds.