Program PNPM-Mandiri atau Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat sudah dikenal hampir di setiap penjuru negeri ini, sejak beberapa tahun lalu dicanangkan Presiden SBY.  

Disamping, bertujuan untuk membangun sarana/prasarana di daerah/Desa, PNPM-Mandiri juga mempunyai tujuan membangun mental dan pola pikir masyarakat.

Jadi harapan kita dengan adanya progam PNPM-Mandiri ini masyarakat yang selama ini tertinggal dan tidak perduli dengan kemajuan kampung tempat tinggalnya menjadi lebih maju baik dalam hal cara berpikir dan berani mengungkapkan pendapat, maka program PNPM-Mandiri benar-benar menjadi program yang memperdayakan masyarakat.Bukan jadi program pembodohan masyarakat.

Jika kita tinjau lagi, Program PNPM Mandiri tidak luput dari pembangunan Fisik (sarana dan prasarana) yang tidak jauh beda dengan proyek. Biasanya menjadi sarang KKN.

TPK,UPK atau fasilitator bisa saja melakukan praktek KKN pada pekerjaan. Disinilah yang disebut Pemberdayaan yang menghasilkan Pembodohan.karena bisa saja pihak-pihak yang terlibat memfasilitasi masyarakat yang berujung dengan KKN yang tidak disadari masyarakat.

Jadi diharapkan pihak Fasilitator lebih sering turun ke lokasi. Dengan demikian, segala perkembangan dari desa tidak hanya sesuai laporan-laporan Fasilitator Kecamatan ataupun UPK.tapi harus dicek juga ke lapangan oleh pihak Fasilitator Kabupaten/Provinsi.

Dengan demikian, bisa dipastikan Program PNPM Mandiri memberikan manfaat bagi Masyarakat sehingga berdaya, bukan pembodohan.(Jhones Girsang) [+]

Oleh : LNWGT
Ingul Senter Pedesaan Tapanuli, Selama ini, memang banyak putra daerah yang konsisten memberi kontribusi bagi Tapanuli. Beberapa di antaranya membangun fasilitas pendidikan dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sejak awal dikenal baik dan maju. Juga ada yang serius menggarap pertumbuhan ekonomi dengan membangun sentra-sentra produksi.

Masyarakat lokal juga tak boleh lagi bermental pasif, melainkan harus pro aktif. Jika selama ini terkesan ada kebiasaan menunggu dan menunggu kiprah dari anak perantau. Ke depan, tentunya harus digalakkan kreatiftas, inovasi dan nilai kebaruan dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat harus tampil dalam garda terdepan pembangunan

Harus kita akui, masyarakat saat ini membutuhkan sentuhan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Para pemimpin jangan lagi berlama-lama berdebat di seputar wacana. Tindakan nyata harus segera diambil. Tapanuli harus bangkit. Inilah yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama.

Dan pembentukan Provinsi Tapanuli sebagai daerah pemekaran adalah jembatan emas dalam peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta mengefektifkan pembangunan. Masyarakat sangat merindukannya.

Gubernur Sumut sudah merangsang masyarakat Tapanuli dan seluruh pemangku kepentingan. Sekarang saatnya untuk merumuskan dan memulai kerja nyata sebagai bentuk keseriusan dalam membangun Tapanuli. Dukungan Gubsu ini harus dijadikan sebagai isyarat bagi totalitasnya dalam memperhatikan dan membangun Tapanuli. Bagaimana dengan yang lain? SELESAI (local net working groups tapanuli /lnwgt-s)
[+]

Oleh : LNWGT
Ingul Senter Pedesaan Tapanuli, Jika disimak dengan cermat pernyataan Gubsu Syamsul Arifin,  ketika melantik bupati dan wakil Bupati Tobasa baru baru ini bahwa Tapanuli harus dibangun memiliki makna yang bernas dan sangat dalam. 

Pertama, Tapanuli saat ini masih membutuhkan sentuhan perubahan yang holistik, berkaitan dengan situasi dan kondisi masyarakat yang masih saja tertinggal. Itu fakta yang tak mungkin dihiraukan. Lebih baik jujur dan terbuka,kemudian bergerak untuk bangkit dan maju.

Kemudian, Tapanuli yang oleh banyak kalangan sering dikatakan sebagai anak tiri, karena dipinggirkan dalam pembangunan, sekalipun memiliki kekayaan alam dan sumber daya manusia yang luar biasa, tetap saja di ranah kebijakan nasional belum sepenuhnya mendapat perhatian yang serius.

Oleh karena itu, keadilan perlu dibumikan di wilayah Tapanuli, terutama dalam kaitan kesejahteraan masyarakat.

Kedua, pernyataan dari orang nomor satu di Sumatera Utara itu bisa dijadikan sebagai motivasi bagi siapa pun di Tapanuli untuk bekerja keras membangun daerahnya. Bagi para kepala daerah yang ada di kawasan Tapanuli hendaknya berpacu menjadi yang terbaik.

Caranya, melahirkan program yang benar-benar berpihak pada nasib rakyat banyak. Pertumbuhan ekonomi yang bertitik tolak pada keadaan masyarakat semestinya menjadi keutamaan yang tidak boleh dinomorduakan.

Di samping itu, seluruh pejabat daerah di kawasan Tapanuli, mestinya saling bersinergi merumuskan konsep bersama. Dilihat dari kultur masyarakat, daerah-daerah yang ada memiliki kesamaan.

Belum lagi kondisi geografis yang memang sama-sama bercirikan pertanian. Berjalan sendiri-sendiri hanyalah ekspresi keegoisan diri. Sekarang hal semacam itu sudah tidak zamannya lagi.
Pemerintah di semua tingkatan, terutama di daerah Tapanuli haruslah dekat dengan rakyat. Pemimpin harus berada di tengah-tengah rakyat. Tidak boleh jauh.

Kepentingan rakyat harus berada di atas segalanya. Responsivitas rakyat yang sudah ditunjukkan dalam berbagai kesempatan hendaknya dimaknai sebagai sebuah tekad dan motivasi. Rakyat jangan dihianati. Mereka merindukan agar daerahnya maju, sehingga membawa kesejahteraan kepada mereka
.
Di sisi lain, masyarakat luas, terutama yang ada di perantauan, juga harus dengan langkah sigap memulai karya-karya yang bisa disumbangkan bagi kemajuan Tapanuli. Mereka yang memiliki akses terhadap pemilik modal dan pengambil kebijakan harus menunjukkan peran dan kontribusi yang positif bagi kemajuan daerah ini. [Bersambung]
[+]

Lombok Utara - Tingginya denda bagi yang terlambat membayar air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara, sudah lama menjadi keluhan pelanggan. [+]

Sipahutar - Tapanuli Utara, Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Pemkab Tapanuli Utara Alboin Siregar mengungkapkan, mereka sedang menjajaki kasus sengketa lahan antara warga dengan PT.TPL. dan saat ini mereka melihat ada-tidaknya kemungkinan pengembalian lahan kepada rakyats sebab sebelumnya warga sudah menyerahkan lahan tersebut kepada pemerintah untuk dikelola. 

“Jadi, kami masih berupaya menuntaskan kasus itu. Saat ini,untuk kasus pidananya sudah ditangani pihak kepolisian,” papar Alboin Siregar kepada Suara Komunitas Sabtu (21/8).

Tentang peralihan fungsi lahan dari reboisasi menjadi kawasan konsesi HPH dan HTI PT TPL, Alboin menyarankan agar masalah itu ditanyakan langsung kepada Menteri Kehutanan.“Karena sudah diserahkan kepada pemerintah, ya terserah pemerintah mau dikelola menjadi apa,”tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, masyarakat Kec Sipahutar yang tergabung dalam Aliansi masyarakat prodemokrasi Tapanuli Utara [AMPD]  Bonar Simanjuntak selaku sekretaris mengungkapkan, berdasarkan keterangan Kepala Dishut, Pemkab Taput terkesan melepaskan tanggung jawabnya atas sengketa lahan warga Dusun Parlombuan dan PT TPL.

Tentang perjanjian serah terima lahan warga ke pemerintah, warga sangat setuju karena lahan diperuntukkan untuk reboisasi, sebab jangka pendek dan jangka panjang program reboisasi sangat baik di samping tanah jadi subur ditanami dan sebagainya, menghasilkan  oksigen dari lahan warga seluas 4500 ha sumbangan kepada umat di dunia yang sekarang sedang serius mengatasi dampak perubahan iklim.

"Rakyat jangan di tipu karena tidak pernah tanahnya diserahkan untuk tanaman ekaliptus [hutan tanaman industri/HTI] manfaatnya tak ada untuk warga setempat, jangka pendek dan panjang tanah akan kerontang sehingga bisa terjadi erosi sebab pohon yang ditanam ditembang untuk kebutuhan industri, yakni PT TPL, bukan hanya di lahan 4500 ha tanah ulayat warga parlombuan, tapi lebih 25.000 ha hanya di wilayah Kec Sipahutar dan belum lagi di tempat lain, pemakaian Herbisida untuk tanaman ekaliptus tidak pernah di kontrol,"katanya.

Bonar mengungkapkan, kita bisa bayangkan HTI terletak lebih tinggi dari lahan pertanian masyarakat, selama lebih kurang 25 tahun, akibatnya sumber sumber mata air tercemar luar biasa, padahal air dibutuhkan masyarakat untuk pertanian dan konsumsi. Seharusnya kebijakan pengelolaan lahan yang diberikan warga diketahui pemerintah daerah.

“Kalau hal yang sama dipertanyakan kepada Menhut, mereka juga akan menjawab bahwa rekomendasi dari Pemkab. Karena itu, warga membutuhkan jawaban pasti,”tandasnya.

Setelah terjadinya insiden demontrasi warga dan PT.TPL di Parlombuan, kapolres Taput AKBP  J Didiek DP Kmengatakan’ sudah menempatkan dua personel untuk menjaga keamanan untuk warga, maupun PT TPL dan telah meminta PT TPL menghentikan sementara aktivitasnya di kawasan Dusun Parlombuan sektor Simare, menunggu penyelesaian proses hukum kasus pembakaran gubuk dan lahan pertanian warga oleh PT TPL.[hotline- lnwgt]

[+]

Oleh: Togap S
Ingul Senter Pedesaan Tapanuli 21/8 - Sejatinya ketersediaan sumberdaya alam seperti hutan dan tambang merupakan modal awal yang sangat signifikan untuk menilai kelayakan ekonomi suatu daerah.Tetapi, tanpa kepemimpinan yang baik, maka semua sumberdaya alam ini dapat menimbulkan malapetaka di kemudian hari. Kekayaan alam yang diekspolitasi berlebihan dan menimbulkan kerusakan lingkungan adalah contoh lemahnya kepemimpinan. [+]

Oleh: Togap S
Ingul Senter Pedesaan Tapanuli 21/8- Dengan Inovasi Dan Kreatifitas Provinsi Tapanuli Harus Bisa Terwujud “ Untuk Memperoleh Hasil Yang Berbeda Harus Dilakukan Dengan Cara Yang Berbeda” (Albert Einstein). [+]

Hernindya Wisnuadji

RADEKKA FM Gunungkidul

Di bagian 4 penulis mengajak sidang pembaca untuk mencermati relasi rakyat dan negara dalam hak warga negara – kewajiban negara. Bagian 5 ini akan memotret peluang rakom dalam relasi warga desa – desa serta warga kabupaten – kabupaten. [+]

Yogyakarta - Akhir-akhir ini, sekolah negeri di lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta sedang disibukkan dengan pemberkasan atau pendataan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT). Seolah-olah konsentrasi para GTT/PTT terpecahkan oleh urusan pemberkasan ini, sehingga tidak jarang diantara mereka mangkir dari tugas utama hanya untuk mengumpulkan berkas-berkas yang akan dikumpulkan. Sesuai Edaran Menteri, bahwa pendataan ulang ini digunakan untuk mengetahui kondisi riil di tingkat sekolah tentang jumlah guru dan pegawai. [+]

Oleh: Hernindya Wisnuadji

RADEKKA FM Gunungkidul

Tulisan sebelumnya telah memaparkan fenomena sosial di desa hari ini dan bagaimana radio komunitas dan jaringannya melakukan positioning. Tulisan berikut akan mengulas lebih dalam tentang peluang dan tantangan rakom dan jaringannya dalam perannya sebagai instrumen rekayasa sosial. [+]