(Pekalongan, 22/11/2009) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan di sejumlah desa/kecamatan di Jawa Tengah dinilai belum cukup transparan dan terbuka. Hal tersebut mengemuka pada kegiatan diskusi radio-radio komunitas se propinsi Jawa tengah di pekalongan pada tanggal 19-22 Nopember 2009. Para pegiat radio komunitas berkumpul dalam rangka pelatihan "pengembangan produksi siaran radio komunitas untuk mendorong transparansi dan akutanbilitas pembangunan" yang diselenggarakan oleh COMBINE Resource Institution bekerjasama dengan Jaringan Radio Komunitas Jawa Tengah.

Purwanto (43), salah satu aktivis penggiat radio komunitas dari suara rakyat Boyolali menyatakan bahwa, partisipasi warga miskin dalam pelaksanaan proyek PNPM hanya formalitas belaka. Sebagian besar kebijakan proyek ditentukan oleh elit-elit ditingkat desa dan fasilitator. Masyarakat hanya menjadi obyek semata.

Lebih lanjut, Purwanto mengatakan tentang sumber pendanaan program PNPM yang sebagian besar berasal dari hutang luar negeri (Bank Dunia), tidak dipublikasikan secara luas pada masyarakat ditingkat desa.

"Kenapa fasilitator dan atau pelaksana program di desa-desa, tidak menyebutkan bahwa sumber dana proyek ini adalah dari hutang luarnegeri?, dimana kelak rakyat yang harus membayar melalui pajak yang disetorkan pada negara". Ujar Purwanto.
 
Pernyataan yang sama, dikemukakan oleh Budi dari Jaringan Radio Komunitas Jawa Tengah.

"Jauh lebih baik jika masyarakat tahu sumber dana program PNPM adalah pinjaman dari luar negeri dan sebagian adalah dana dari APBD Kabupaten. Sehingga masyarakat diharapkan akan lebih serius dalam pengawasan pelaksanaan proyek, agar tidak bocor anggarannya." kata Budi.

Pada kesempatan yang sama Tim Fasilitator dari PNPM Masyarakat Perkotaan Pekalongan menyatakan, bahwa mereka tidak dalam kapasitas untuk menyatakan sumber pendanaan program PNPM yang berasal dari hutang luar negeri. Namun lebih lanjut menurut Purtomo dari PNPM Kota Pekalongan, mereka sangat setuju ada peran serta masyarakat, termasuk radio komunitas ikut mendorong proses transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan proyek PNPM di tingkat desa. Agar dana proyek tidak dikorupsi oleh pelaksana proyek.

Menurut informasi yang diterima pada saat diskusi dengan fasiliatator PNPM di Solo beberapa waktu lalu, tingkat kebocoran dana program PNPM hanya 1 % (satu persen). Namun menurut Sukiman (39) aktivis radio komunitas dari Klaten, mengatakan bahwa kenyataan dilapangan tidak begitu adanya.

"Program PNPM telah membuat kawan-kawan di desa saya menjadi produsen stempel. Mereka membuat stempel-stempel palsu atas nama berbagai toko bangunan dan perusahaan, untuk membuat laporan proyek. Dan saya yakin, fasilitator PNPM setempat tahu akan hal itu, tapi juga dibiarkan saja." Papar Sukiman.

Sementara Purtomo, salah satu tim sosialisasi PNPM Mandiri Perkotaan  kabupaten pekalongan menegaskan bahwa upaya untuk membangun transparansi penyelenggaraan program sudah dilakukan walaupun masih perlu ada perbaikan. Saat ini PNPM Mandiri Perkotaan di Pekalongan sudah mulai melakukan kerjasama dengan radio komunitas dalam pelaksanaan program.

” Kami sangat ingin PNPM ini dapat diketahui oleh masyarakat secara luas. Untuk itu, kami bekerjasama dengan Radio Komunitas MP (Merah Putih) fm menyelenggarakan Talkshow setiap hari jum’at” tutur Purtomo.

”Selama bekerjasama dengan Rakom MP FM, kami sangat terbantu karena mendapatkan umpan balik yang positif dari warga, semoga PNPM Mandiri di wilayah lain juga bisa berkolaborasi dengan Rakom” lanjut Purtomo.

Menilik hal tersebut, para pegiat radio komunitas yang berkumpul di Pekalongan menyepakati akan mendorong transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program PNPM dengan cara mendorong masyarakat untuk secara bersama-sama mengawasi imlementasi program PNPM. Para pegiat radio komunitas juga berharap, agar pelaksana program PNPM baik dari fasilitator PNPM ditingkat kabupaten hingga desa bersedia bekerjasama dengan memberikan informasi yang benar lagi transparan bagi publik. (SINAM)